Reshuffle Kabinet merupakan pergantian kedudukan suatu instansi tertentu, akibat kinerja yang kurang memuaskan. Reshuffle kabinet biasanya terjadi di setiap instansi kementrian, seperti yang terjadi di Kabinet Indonesia bersatu II.
Dalam mengangkat dan memberhentikan menteri merupakan kewenangan mutlak seorang presiden , apalagi dalam system presidensial. Dalam perspektif ini presiden tidak memiliki beban apa pun untuk mengganti mentrinya yang tidak berprestasi.Dia bisa melakukan kapan saja. Namun realitas realitas politik sekarang berkata lain. Reshuffle menjadi manuver yang sangat politis dan transaksional.
Reshuffle cabinet Indonesia bersatu II sering di kumdangkan di dalam berita-berita di televisi swasta di Indonesia, dalam reshuffle kali ini Yudhoyono berketetapan hati mengganti sejumlah menteri berkinerja jeblok dan tidak bisa ditunda-tunda lagi. Dimasa lalu , reshuffle merupakan isu yang maju mundur, muuncul lenyap tanpa penjelasan.
Politik Yudhoyono yang membangun koalisi gemuk akhirnya menjadi beban yang amat menghambat kelincahannya memerintah dan memutuskan kebijakan, Yudhoyono menambah beban lagi dengan kontrak koalisi yang terlalu teknis dan terlalu banyak sehingga merampas hak prerogatifnya.
Pernyataan SBY sebagaimana disampaikan sudi adalah hal biasa sesuai dengan kepemimpinannya , yaitu muncul penetralisir jika ada polemic. Menurut Yunarto ada 3 alasan reshuffle cabinet yang mungkin dilakukan :
A. Menarik menteri partai tertentu dan menggantinya dengan calon dari partai yang sama sehingga tidak mengganggu proporsi kursi anggota koalisi di cabinet.
B. Merampingkan koalisi tambun yang terbukti tidak efektif dengan mengurangi jatah kursi parpol tertentu atau sekaligus mengeluarkannya dari koalisi.
C. Reshuffle berdasarakan penilaian kompetensi yang diukur secara internal melalui unit kerja president bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan (UKP4) dan eksternal yaitu surve, lalu membentuk zakken (cabinet para ahli) tanpa mempedulikan proporsi bagi-bagi kursi.
Menurut perkiraan yunarto president SBY hanya memilih alas an pertama dan kedua. Pasalanya pilihan ketiga tidak terlalu eksrem, karena tidak sesuai dengan gaya kepemimpinan SBY selama ini . ditanya mengenai menteri yang layak diganti , yunarto menunjuk menteri Hukum dan HAM patrialis akbar dan MenkoInfo Tifatul sembiring. Dia menilai kinerja dari Patrialis Akbar dan Tifatul sembiring banyak memicu kontraversi yang merugikan citra presiden.
